PDIP Kritik APBD 2024: Soroti SILPA Jumbo, BUMD Tak Produktif, dan Dugaan Pungli Ketenagakerjaan

- Admin

Jumat, 20 Juni 2025 - 09:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RUANG SUKABUMI – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Sukabumi melontarkan kritik tajam terhadap pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, yang digelar Kamis (19/6/2025).

Dalam pandangannya, Fraksi PDIP menyoroti sejumlah persoalan penting mulai dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang dinilai sangat besar, hingga dugaan praktik pungutan liar dalam rekrutmen tenaga kerja.

SILPA Dinilai Rugikan Pembangunan

Fraksi PDIP mengkritisi SILPA tahun 2024 yang tercatat mencapai Rp122,38 miliar. Menurut mereka, angka tersebut menunjukkan rendahnya efisiensi dan keberanian eksekutif dalam mendorong belanja pembangunan yang berdampak langsung ke masyarakat.

“SILPA sebesar itu merupakan kerugian pembangunan. Ini mencerminkan keengganan bergerak secara ekspansif dan indikasi inkompetensi dalam pengelolaan,” tegas juru bicara Fraksi PDIP, Sendi A. Maulana.

BUMD Disorot: Banyak Modal, Minim Hasil

Fraksi juga mempertanyakan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mereka menilai, alih-alih menjadi sumber pendapatan, sejumlah BUMD justru menjadi beban karena minimnya hasil meski menyerap penyertaan modal yang besar.

“BUMD seharusnya menjadi ujung tombak PAD, bukan beban. Ini cerminan pengelolaan yang belum kreatif dan tidak efektif,” tambah Sendi.

Dugaan Pungli Rekrutmen Pekerja dan Sektor Pendidikan

Isu ketenagakerjaan juga menjadi perhatian. Fraksi PDIP mengungkap dugaan pungli dalam proses rekrutmen tenaga kerja oleh perusahaan di Kabupaten Sukabumi, dengan nominal berkisar antara Rp5 juta hingga Rp20 juta per orang.

Mereka mendesak pemerintah daerah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan yang terbukti melakukan praktik tersebut karena telah menimbulkan keresahan sosial.

Di sektor pendidikan, Fraksi PDIP menyoroti potensi pungutan liar saat tahun ajaran baru seperti studi tour, pembelian seragam, dan LKS. Selain itu, mereka mempertanyakan kepatuhan anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap ketentuan mandatory spending.

Masalah Stunting dan Ekonomi Daerah

Fraksi juga mengangkat persoalan lambatnya pembangunan infrastruktur, tingginya angka stunting, dan lesunya ekonomi daerah. Mereka mendorong agar APBD 2025 lebih pro-rakyat, dengan fokus pada dukungan terhadap UMKM, penguatan sektor informal, dan penyediaan dana penyangga fiskal untuk menghadapi potensi krisis ekonomi global.

“Setiap rupiah APBD harus berdampak. Jangan sampai hanya jadi angka di atas kertas tanpa manfaat nyata di lapangan,” tutup Sendi.

Rapat Paripurna ini menjadi bagian penting dari proses evaluasi yang mendalam terhadap kinerja keuangan daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.***

Berita Terkait

DPRD Kabupaten Sukabumi Gandeng BNN Gelar Tes Urine, Hamzah dan Junajah Dukung Bersih-Bersih Narkoba
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Bagikan Bonus dan Apresiasi untuk Atlet Porprov XV Jabar 2026 yang Tembus 10 Besar
DPRD Kabupaten Sukabumi Setujui Empat Agenda Persetujuan Bersama dalam Rapat Paripurna ke-28
Hari Pahlawan Bukan Sekadar Seremoni, DPRD Sukabumi Punya Pekerjaan Besar
Upacara Peringatan HUT Ke-81 TNI Tingkat Kabupaten Sukabumi Tahun 2026
Rapat Paripurna ke-23 DPRD Kabupaten Sukabumi Bahas Dua Raperda dan Pandangan Fraksi atas APBD 2027
Hadiri Paripurna, Bupati Apresiasi Jajaran DPRD Atas Dukungannya Terhadap Pembangunan Daerah
Paripurna DPRD, Agenda Penyampaian Nota Pengantar Bupati Atas Raperda APBD 2027

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 18:23 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi Gandeng BNN Gelar Tes Urine, Hamzah dan Junajah Dukung Bersih-Bersih Narkoba

Selasa, 17 November 2026 - 12:00 WIB

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Bagikan Bonus dan Apresiasi untuk Atlet Porprov XV Jabar 2026 yang Tembus 10 Besar

Senin, 16 November 2026 - 18:51 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi Setujui Empat Agenda Persetujuan Bersama dalam Rapat Paripurna ke-28

Rabu, 14 Oktober 2026 - 08:05 WIB

Upacara Peringatan HUT Ke-81 TNI Tingkat Kabupaten Sukabumi Tahun 2026

Rabu, 14 Oktober 2026 - 08:02 WIB

Rapat Paripurna ke-23 DPRD Kabupaten Sukabumi Bahas Dua Raperda dan Pandangan Fraksi atas APBD 2027

Berita Terbaru

Pemerintahan

Rapat Paripurna, Pemkab Sukabumi Bersama DPRD Sepakati Tiga Raperda

Selasa, 17 Nov 2026 - 09:03 WIB