RUANG SUKABUMI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi bersama Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyepakati persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (16/11/2026).
Rapat Paripurna ke-28 Tahun Sidang 2026 ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, *Budi Azhar Mutawali, http://S.IP*, dan dihadiri Bupati Sukabumi *H. Asep Japar*, unsur Forkopimda, anggota DPRD, kepala perangkat daerah, serta camat se-Kabupaten Sukabumi.
Adapun empat agenda persetujuan bersama yang disepakati dalam paripurna tersebut adalah:
*1. Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027*
Persetujuan Raperda APBD 2027 telah melalui tahapan evaluasi Gubernur Jawa Barat dan penyempurnaan bersama Badan Anggaran DPRD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
*2. Raperda tentang Desa*
Raperda ini menjadi payung hukum baru bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk untuk penguatan tata kelola dan pembangunan desa di Kabupaten Sukabumi.
*3. Perubahan Keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah*
Salah satu poin penting adalah peningkatan tipologi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dari Tipe C menjadi Tipe A, sebagai langkah penataan kelembagaan pemerintah daerah.
*4. Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama*
Sebagai penutup, dilakukan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Bupati Sukabumi dan Pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi.
Bupati Sukabumi H. Asep Japar menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama serta proses pembahasan hingga tercapainya persetujuan bersama terhadap ketiga regulasi tersebut.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali menegaskan bahwa persetujuan ini merupakan bentuk sinergi eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang *Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah (Mubarokah)*.
Dengan disetujuinya empat agenda tersebut, seluruh Raperda selanjutnya akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.






