RUANG SUKABUMI – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sukabumi memberikan sepuluh catatan penting terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Pandangan ini disampaikan oleh juru bicara fraksi, Edi Sudrajat, dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar pada Kamis (19/6/2025).
Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut. Namun, apresiasi ini disertai sejumlah catatan strategis yang dinilai perlu menjadi perhatian untuk perbaikan di masa mendatang.
“Prestasi ini patut disyukuri, tapi kita juga harus terus berbenah. Fraksi kami mencatat beberapa hal penting,” ujar Edi dalam forum tersebut.
Sepuluh Catatan Kritis Fraksi Golkar:
1. Penghargaan atas Raihan WTP dan Ketepatan Waktu
Fraksi memberikan apresiasi atas opini WTP serta penyampaian APBD yang tepat waktu sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014.
2. Capaian Indikator Makro Disambut Positif
Golkar mengapresiasi peningkatan IPM sebesar 1,47%, pertumbuhan ekonomi 18,7%, dan penurunan angka pengangguran hingga 32,53%, namun mengingatkan agar tren ini terus ditingkatkan.
3. Struktur Raperda Dinilai Akuntabel
Dokumen Raperda dinilai memenuhi aspek akuntabilitas baik secara struktur maupun substansinya.
4. Kinerja PAD Perlu Dioptimalkan
Meskipun Pendapatan Daerah meningkat 6,9%, PAD hanya naik 2,48% dan pendapatan sah lainnya menurun. Fraksi mendorong penguatan strategi optimalisasi PAD.
5. Keterbukaan Perangkat Daerah Didorong
Golkar meminta penjelasan rinci dari OPD terkait capaian, hambatan, dan solusi dalam pelaksanaan program.
6. Tindak Lanjut Temuan BPK Diingatkan
Beberapa catatan BPK terhadap OPD harus segera ditindaklanjuti. Peran Inspektorat diminta lebih aktif dalam pengawasan dan pelaporan ke DPRD.
7. Teknologi Keuangan Terintegrasi Diusulkan
Fraksi mendorong pemanfaatan sistem keuangan berbasis teknologi yang terintegrasi, aman, dan sesuai SOP.
8. Belanja Daerah Harus Fokus pada Prioritas
Alokasi belanja diminta lebih selektif, mengacu pada RPJMD, serta menghindari program yang tidak terukur atau mendesak.
9. Kendalikan SILPA dan Perkuat Investasi Daerah
Golkar mengingatkan perlunya menghindari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang besar dan meminta investasi daerah dilakukan dengan dasar kajian yang matang.
10. Dorongan untuk Produktivitas dan Inovasi OPD
Semua OPD diajak meningkatkan produktivitas dan menyampaikan hasil kinerjanya secara terbuka kepada publik.
Menutup pandangannya, Fraksi Golkar menegaskan pentingnya menjaga prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi dalam tata kelola keuangan daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan Sukabumi yang Mubarakah.***
