DPRD Sukabumi Bahas Jawaban Bupati Terkait Raperda Pajak Daerah, Fokus pada Perlindungan UMKM dan Digitalisasi

- Admin

Senin, 14 April 2025 - 21:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RUANG SUKABUMI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna ke-12 Tahun Sidang 2025, Senin (14/4/2025), bertempat di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD.

Agenda utama rapat kali ini adalah penyampaian jawaban Bupati Sukabumi atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali, S.IP., didampingi para Wakil Ketua DPRD: Yudha Sukmagara, H. Usep, dan Ramzi Akbar Yusuf, SM. Hadir pula Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, MM, anggota DPRD, Forkopimda, kepala perangkat daerah, para Camat, serta tamu undangan.

Dalam sambutannya, Bupati Sukabumi menyampaikan apresiasi atas masukan dari seluruh fraksi. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Daerah berkomitmen menindaklanjuti seluruh saran demi mewujudkan regulasi pajak yang optimal dan berpihak kepada masyarakat.

Jawaban Bupati atas Pandangan Fraksi:

Fraksi Partai Golkar menyoroti pentingnya kesepahaman DPRD dan Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan substansi Raperda. Bupati menyetujui pentingnya evaluasi terhadap pasal-pasal yang ada, khususnya untuk meningkatkan PAD melalui optimalisasi PBB-P2 dan BPHTB.

Fraksi Partai Gerindra menekankan administrasi yang baik dan penguatan sistem berbasis teknologi. Bupati menyambut positif penguatan SDM, integrasi data, hingga digitalisasi pemungutan pajak sebagai upaya mencegah kebocoran.

Fraksi PKB menggarisbawahi perlindungan terhadap sektor pertanian dan UMKM. Bupati merespons dengan kebijakan penurunan tarif PBB-P2 dan pembebasan PBJT bagi UMKM tertentu, serta mengedepankan sosialisasi dan akuntabilitas berbasis teknologi.

Fraksi PKS mendorong efektivitas dan efisiensi dalam pemungutan pajak. Bupati sepakat untuk memperkuat sistem pemungutan dan pengawasan serta mendorong kolaborasi antarsektor melalui pemanfaatan aplikasi online.

Fraksi Partai Demokrat menekankan bahwa pajak adalah kontribusi wajib tanpa imbal balik langsung. Bupati memastikan tata kelola pajak akan terus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Fraksi PPP menyuarakan kepentingan UMKM dan digitalisasi sektor pariwisata. Pemerintah merespons dengan menaikkan batas omzet bebas pajak PBJT untuk UMKM, serta mendorong sistem retribusi berbasis aplikasi di destinasi wisata.

Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali, S.IP, menegaskan bahwa seluruh masukan Bupati menjadi bahan kajian mendalam bagi pembahasan selanjutnya. Berdasarkan surat Mendagri dan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD, pembahasan lebih lanjut Raperda ini ditugaskan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

“Selamat bekerja kepada Bapemperda. Kami berharap pembahasan Raperda ini berjalan komprehensif dan tepat waktu sesuai target Propemperda 2025,” tutup Budi.***

Berita Terkait

DPRD Kabupaten Sukabumi Gelar Paripurna ke-39, Tetapkan RAPBD 2026 dan Raperda Penataan Toko Swalayan
Disperkim dan DPRD Sukabumi Sinergi Bangun Jalan Lingkungan di Desa Buniwangi, Surade
Ketua Komisi II DPRD Sukabumi Hamzah Gurnita: Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah Harus Terus Diperkuat untuk Mendorong Pembangunan
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Apresiasi Sinergi Kodim 0622, Sambut Hangat Dandim Baru Letkol Inf Agung Ari Wibowo
Sekda Kabupaten Sukabumi Hadiri Rapat Gabungan Banggar DPRD dan TAPD Bahas Raperda APBD 2026
TKD Turun Drastis, DPRD Kabupaten Sukabumi Desak Pemkab Kurangi Ketergantungan pada Dana Pusat
DPRD Sukabumi Soroti Pengurangan Dana Transfer Rp700 Miliar dalam Pembahasan Raperda APBD 2026
DPRD Kabupaten Sukabumi Dukung Optimalisasi Manfaat Jembatan Panel Garuda untuk Dorong Ekonomi Warga

Berita Terkait

Selasa, 14 Oktober 2025 - 19:13 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi Gelar Paripurna ke-39, Tetapkan RAPBD 2026 dan Raperda Penataan Toko Swalayan

Minggu, 12 Oktober 2025 - 20:43 WIB

Disperkim dan DPRD Sukabumi Sinergi Bangun Jalan Lingkungan di Desa Buniwangi, Surade

Kamis, 9 Oktober 2025 - 20:52 WIB

Ketua Komisi II DPRD Sukabumi Hamzah Gurnita: Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah Harus Terus Diperkuat untuk Mendorong Pembangunan

Kamis, 9 Oktober 2025 - 19:50 WIB

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Apresiasi Sinergi Kodim 0622, Sambut Hangat Dandim Baru Letkol Inf Agung Ari Wibowo

Kamis, 9 Oktober 2025 - 19:04 WIB

Sekda Kabupaten Sukabumi Hadiri Rapat Gabungan Banggar DPRD dan TAPD Bahas Raperda APBD 2026

Berita Terbaru