DPRD Kabupaten Sukabumi Tegaskan Dukungan Penuh terhadap Pemekaran Sukabumi Utara

- Admin

Selasa, 10 Juni 2025 - 15:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RUANG SUKABUMI — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menerima audiensi dari perwakilan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Sukabumi Utara (KSU) dalam sebuah pertemuan resmi yang berlangsung di ruang Badan Musyawarah (BAMUS) DPRD Kabupaten Sukabumi, Selasa (10/6).

Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP, dan turut dihadiri oleh Komisi I DPRD, BPKAD, Bagian Tata Pemerintahan, Bappelitbangda, Bagian Hukum Setda, dan Bagian Organisasi Setda.

Dalam pernyataannya, Budi Azhar Mutawali menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Sukabumi menyambut baik dan mendukung aspirasi masyarakat terkait pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Sukabumi Utara.

Ia menyebut bahwa seluruh persyaratan administratif untuk pembentukan DOB tersebut telah rampung dan mendapat pengakuan dari pemerintah pusat.

“Perjuangan pemekaran Kabupaten Sukabumi telah mencapai titik final. Pemerintah pusat menyatakan bahwa seluruh persyaratan administrasinya telah terpenuhi,” ungkapnya.

Meski seluruh syarat telah dipenuhi, proses pemekaran masih menunggu pencabutan moratorium dari Presiden Republik Indonesia. Budi mengajak semua pihak tetap optimis dan melanjutkan perjuangan yang telah lama diperjuangkan masyarakat.

“Tinggal menunggu pencabutan moratorium oleh Presiden. Jika itu terjadi, pemekaran akan langsung terlaksana. Kita harus istiqomah, terus berjuang dan berdoa agar proses ini segera terwujud,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, DPRD bersama jajaran eksekutif Pemkab Sukabumi menegaskan komitmen kolektif dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Sukabumi Utara sebagai DOB.

Ketua DPRD juga mengimbau para tokoh masyarakat untuk bersikap rasional dan memahami bahwa pemekaran ini merupakan harapan besar masyarakat yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun.

“Kami mengajak para tokoh Sukabumi untuk berpikir jernih dan memahami harapan masyarakat. Saat ini tinggal satu langkah lagi, yaitu pencabutan moratorium oleh Presiden,” tutup Budi.***

Berita Terkait

DPRD Kabupaten Sukabumi Bahas Raperda RPJMD 2025–2029 di Pendopo Sukabumi
Wakil Ketua DPRD Sukabumi Hadiri Rakornis TMMD ke-125 di Mabes TNI AD
Ketua DPRD Sukabumi Hadiri Rakor KPK Bahas Sinergi Pemberantasan Korupsi Daerah
Paripurna DPRD Kab Sukabumi, Agenda Pengambilan Keputusan Dua Raperda
Fraksi Golkar Soroti Kinerja APBD 2024: Optimalkan PAD dan Penguatan Teknologi Keuangan
Fraksi Gerindra Kritik Keras APBD 2024: WTP Tak Cukup, Anggaran Harus Berdampak Nyata
Fraksi PKB Soroti Efektivitas Belanja Publik dan Dorong Peningkatan Belanja Modal
PDIP Kritik APBD 2024: Soroti SILPA Jumbo, BUMD Tak Produktif, dan Dugaan Pungli Ketenagakerjaan
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 10 Juli 2025 - 23:03 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi Bahas Raperda RPJMD 2025–2029 di Pendopo Sukabumi

Kamis, 10 Juli 2025 - 23:01 WIB

Wakil Ketua DPRD Sukabumi Hadiri Rakornis TMMD ke-125 di Mabes TNI AD

Kamis, 10 Juli 2025 - 22:59 WIB

Ketua DPRD Sukabumi Hadiri Rakor KPK Bahas Sinergi Pemberantasan Korupsi Daerah

Rabu, 2 Juli 2025 - 14:02 WIB

Paripurna DPRD Kab Sukabumi, Agenda Pengambilan Keputusan Dua Raperda

Jumat, 20 Juni 2025 - 09:48 WIB

Fraksi Golkar Soroti Kinerja APBD 2024: Optimalkan PAD dan Penguatan Teknologi Keuangan

Berita Terbaru